Berdasarkan pemberitaan di salah satu media maya, seperti terlampir di bawah ini, Sekretaris Menneg PPN/Kepala Bappenas menyatakan bahwa pihak Bappenas siap melaksanakan program Reformasi Birokrasi tanpa meminta tambahan anggaran untuk perbaikan remunerasi. Hal ini perlu dijelaskan lebih lanjut pada Komisi XI DPR RI mengingat program ini cukup berbeda dari program Reformasi Birokrasi yang kini dijalankan di lingkungan Departemen Keuangan. (BS/BR)
Lampiran:
Bappenas Siap Direformasi
(www.detik.com - 11 Juli 2008)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan siap untuk melakukan program reformasi birokrasi di jajarannya mengikuti instansi pemerintah lain yang sudah menjalankan program tersebut.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan dalam diskusi dengan wartawan di Kantor Bappenas, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (11/7/2008).
"Bahkan Bappenas sudah memulainya dengan menggunakan alat-alat yang lebih teknis untuk mengukur tingkat kinerja kami," kata Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan, di Jakarta, Jumat (11/7).
Syahrial mengatakan meskipun jika memang disetujui untuk melakukan reformasi birokrasi pihaknya tidak meminta tambahan anggaran kepada pemerintah terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut seperti yang dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L) lain.
Alasannya, lanjut dia, supaya saat pegawainya dituntut memiliki kinerja yang baik dan terukur, maka Bappenas sudah mempunyai alat-alat penghitungnya.
Ia menambahkan, jika saat ini Bappenas dinilai sudah baik dalam hal kinerjanya, itu merupakan berita baik. "Tapi, kami akan tetap meningkatkan kinerja kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami dengan data-data yang profesional," tegasnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bappenas Bambang Sutedjo mengatakan, tahun 2008 pemerintah menargetkan bahwa rencana induk reformasi birokrasi akan diselesaikan. Sementara pelaksanaannya yang akan melibatkan seluruh K/L, masih tergantung perintah Presiden.
Bambang mengatakan K/L yang mendapat prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi adalah yang terkait dengan kepentingan umum, seperti Depkeu yang menangani pajak, bea cukai, dan yang lainnya. "Kita mau mempraktikkan profesionalisme didalam pelayanan publik.
"Tapi, saat ini belum ada kemampuan yang mendukung hal tersebut, artinya diasumsikan pelayanan publik yang dilakukan Bappenas sangat sedikit. Walaupun Bappenas memberikan banyak masukan kepada publik dalam rangka pembuatan butir-butir penyusunan perencanaan jangka menengah dan panjang," urai Bambang.(dnl/qom).
Lampiran:
Bappenas Siap Direformasi
(www.detik.com - 11 Juli 2008)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan siap untuk melakukan program reformasi birokrasi di jajarannya mengikuti instansi pemerintah lain yang sudah menjalankan program tersebut.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan dalam diskusi dengan wartawan di Kantor Bappenas, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (11/7/2008).
"Bahkan Bappenas sudah memulainya dengan menggunakan alat-alat yang lebih teknis untuk mengukur tingkat kinerja kami," kata Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan, di Jakarta, Jumat (11/7).
Syahrial mengatakan meskipun jika memang disetujui untuk melakukan reformasi birokrasi pihaknya tidak meminta tambahan anggaran kepada pemerintah terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut seperti yang dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L) lain.
Alasannya, lanjut dia, supaya saat pegawainya dituntut memiliki kinerja yang baik dan terukur, maka Bappenas sudah mempunyai alat-alat penghitungnya.
Ia menambahkan, jika saat ini Bappenas dinilai sudah baik dalam hal kinerjanya, itu merupakan berita baik. "Tapi, kami akan tetap meningkatkan kinerja kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami dengan data-data yang profesional," tegasnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bappenas Bambang Sutedjo mengatakan, tahun 2008 pemerintah menargetkan bahwa rencana induk reformasi birokrasi akan diselesaikan. Sementara pelaksanaannya yang akan melibatkan seluruh K/L, masih tergantung perintah Presiden.
Bambang mengatakan K/L yang mendapat prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi adalah yang terkait dengan kepentingan umum, seperti Depkeu yang menangani pajak, bea cukai, dan yang lainnya. "Kita mau mempraktikkan profesionalisme didalam pelayanan publik.
"Tapi, saat ini belum ada kemampuan yang mendukung hal tersebut, artinya diasumsikan pelayanan publik yang dilakukan Bappenas sangat sedikit. Walaupun Bappenas memberikan banyak masukan kepada publik dalam rangka pembuatan butir-butir penyusunan perencanaan jangka menengah dan panjang," urai Bambang.(dnl/qom).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar