CEGAH PENYELEWENGAN KUR

Bank Indonesia mengingatkan agar penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR tetap dilandasi prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat. Hal itu bertujuan agar KUR tidak mengulang kredit program massal di waktu lalu yang kerap menimbulkan peluang untuk diselewengkan. Sejak diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2007, hingga kini total penyaluran KUR telah mencapai Rp 7,57 triliun dengan debitor sebanyak 787.952 orang.

Menurut Deputi Gubernur BI Budi Rochadi bahwa penyaluran KUR yang terlalu cepat menumbuhkan kekhawatiran BI. Pertumbuhan kredit yang cepat kerap berjalan seiring dengan berkurangnya tingkat kehati-hatian. Apalagi, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap KUR sama dengan hibah
Atas kondisi tersebut diatas, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :

1. Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR melalui perbankan rawan menjadi alat bagi sejumlah nasabah untuk menutup utang lama. Untuk itu, diperlukan komitmen perbankan dan pengawasan pemerintah terhadap penyaluran kredit serta membatasi penyaluran kredit hanya bagi nasabah baru.
2. Perbankan diharapkan mengkaji ulang suku bunga bagi KUR mikro. KUR untuk usaha mikro dengan plafon kredit di bawah Rp 5 juta yang mensyaratkan suku bunga sebesar 24 persen per tahun dinilai memberatkan pelaku usaha.
3. Perbankan diharapkan memberikan aturan yang konsisten dalam penyaluran KUR. Sebagaimana di ketahui bahwa KUR merupakan kredit program dengan plafon di bawah Rp 500 juta yang penyalurannya menggunakan skim penjaminan. Dengan adanya penjaminan asuransi sebesar 70 persen dari nilai kredit, KUR tidak lagi mensyaratkan agunan tambahan seperti halnya kredit biasa. Namun dibayak daerah penyaluran KUR masih terhambat. Bank tetap meminta jaminan kredit kepada pemohon termasuk untuk pinajaman 5 juta.
4. Untuk memaksimalkan keberhasilan program KUR, diperlukan sosialisasi dengan baik hingga ke masyarakat pedesaan. Dengan tujuan dana yang telah disiapkan tidak hanya mengalir ke kalangan tertentu.